stmaria.info Wilayah St. Maria Paroki St. Yakobus Keuskupan Surabaya
  Home Berita Agenda Galeri  
   
  • KEBAHAGIAAN ADALAH PILIHAN DAN KEPUTUSAN YANG KITA TENTUKAN SENDIRI OLEH KEDEKATAN DAN KEINTIMAN KITA DENGAN-NYA
 
  BERITA ROHANI
 
 
Perkawinan Beda Agama Menurut Gereja Katolik
12 March 2014
Perkawinan Beda Agama Menurut Gereja Katolik

Semua agama melarang kawin beda agama.  Gereja Katolik memandang bahwa perkawinan antara seorang beragama Katolik dengan yang bukan agama Katolik bukanlah bentuk perkawinan yang ideal. Soalnya, perkawinan dianggap sebagai sebuah sakramen (sesuatu yang Kudus, yang Suci). Menurut Hukum Kanon Gereja Katolik, ada sejumlah halangan yang membuat tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan. Misalnya, adanya ikatan nikah (Kanon 1085), adanya tekanan/paksaan baik secara fisik, psikis maupun social / komunal (Kanon 1089 dan 1103), dan juga karena perbedaan gereja (Kanon 1124) maupun agama (Kanon 1086).

 

Di dalam perkawinan, suami-istri bersama-sama berupaya untuk mewujudkan persekutuan hidup dan cintakasih dalam semua aspek dan dimensinya: personal-manusiawi dan spiritual-religius sekaligus. Agar persekutuan semacam itu bisa dicapai dengan lebih mudah, Gereja menghendaki agar umatnya memilih pasangan yang seiman, mengingat bahwa iman berpengaruh sangat kuat terhadap kesatuan lahir-batin suami-istri, pendidikan anak dan kesejahteraan keluarga.

 

Setiap perkawinan, termasuk perkawinan antar agama (dan salah satunya bukan Katolik), hanya dianggap sah apabila dilakukan di hadapan Uskup, Pastor Paroki, dan Imam. Ini dapat dimaklumi karena agama Katolik memandang perkawinan sebagai sebuah sakramen. Sehingga kalau ada perkawinan antar agama (dan salah satu pihak adalah Katolik), dan tidak dilakukan menurut agama Katolik, maka perkawinan itu dianggap belum sah.

 

Mengingat relevansi iman terhadap perkawinan sakramental dan pengaruh perkawinan sakramental bagi kehidupan iman itulah Gereja Katolik menginginkan agar anggotanya tidak melakukan perkawinan campur, dalam arti menikah dengan orang non-Katolik, entah dibaptis non-Katolik (mixta religio) maupun tidak baptis (disparitas cultus). Di samping itu, ada sebuah norma moral dasar yang perlu diindahkan, yakni bahwa setiap orang dilarang melakukan sesuatu yang membahayakan imannya. Iman adalah suatu nilai yang amat tinggi, yang perlu dilindungi dengan cinta dan bakti.

 

Namun Gereja juga menyadari akan komplesitas dan pluralitas situasi masyarakat, di mana orang-orang Katolik hidup berdampingan dengan non-Katolik. Selain itu, semangat ekumenis Gereja Katolik untuk merangkul dan bekerjasama dengan pihak-pihak Kristen lainnya, serta kesadaran akan kebebasan beragama, telah mendorong Gereja Katolik sampai pada pemahaman akan realita terjadinya perkawinan campur.

 

 

1. PENGERTIAN

Perkawinan campur, yaitu perkawinan antara seorang baptis Katolik dan pasangan yang bukan Katolik (bisa baptis dalam gereja lain, maupun tidak dibaptis). Gereja memberi kemungkinan untuk perkawinan campur karena membela dua hak asasi, yaitu hak untuk menikah dan hak untuk memilih pegangan hidup (agama) sesuai dengan hati nuraninya.

 

Keyakinan Gereja tentang perkawinan sebagai sakramen dan dimungkinkannya perkawinan campur tidak boleh diartikan bahwa Gereja membedakan dua perkawinan, seakan-akan ada perkawinan kelas 1 dan kelas 2. Perkawinan yang sudah diteguhkan secara sah dan dimohonkan berkat dari Tuhan apapun jenisnya, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Semuanya dipanggil untuk memberi kesaksian akan kasih Kristus kepada manusia.

 

 

 

2. DUA JENIS PERKAWINAN CAMPUR

Perkawinan campur beda gereja (seorang Baptis Katolik menikah dengan seorang Baptis non-Katolik) perkawinan ini membutuhkan ijin.  Perkawinan campur beda agama (seorang diBaptis Katolik menikah dengan seorang yang tidak diBaptis) untuk sahnya dibutuhkan dispensasi.

 

 

 

3. PERSYARATAN MENDAPAT IZIN ATAU DISPENSASI

a. Pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji dengan jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dididik dalam Gereja Katolik (Kan.1125, 1°).

b. Pihak yang non-Katolik diberitahu pada waktunya mengenai janji-janji yang harus dibuat pihak Katolik, sedemikian sehingga jelas bahwa ia sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik (Kan.1125, 2°).

c. Kedua pihak hendaknya diberi penjelasan mengenai tujuan-tujuan serta sifat-sifat hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya (Kan.1125, 3°).

Janji ini acapkali menjadi salah satu permasalahan. Maka sangat dianjurkan untuk dibereskan dahulu, sehingga bisa diantisipasi.

 

 

 

4. SOAL LARANGAN NIKAH GANDA (Kan 1127 $ 3)

Kita berhadapan dengan kenyataan: dalam perkawinan campur, tata peneguhan kanonik diwajibkan, sedangkan nikah ganda (peneguhan sebelum atau sesudah peneguhan Katolik masih diadakan peneguhan menurut agama lain) dilarang.

Kesan yang sering timbul  dari pihak non-Katolik: Gereja Katolik mau menangnya sendiri, mengapa tidak “FIFTY-FIFTY”: baik menurut hukum agama Katolik di Gereja Katolik, maupun menurut agama yang lain. Tetapi justru ini dilarang Kan. 1127 $ 3 yang sering sulit dipahami pihak non-Katolik.

 

a. Dalam Pernikahan Beda Gereja

Terbuka perkawinan ekumenis di hadapan pendeta dan pelayan Katolik, kalau perlu bahkan dengan dispensasi dari tata peneguhan kanonik (bila pernyataan konsensus tidak diterimakan oleh pelayan Katolik). Maka perlu disepakati pembagian tugas yang jelas antara pendeta dan pelayan Katolik, misalnya firman dan berkat diserahkan kepada pendeta, sedangkan pelaksanaan tata peneguhan kanonik dipercayakan kepada pelayan Katolik, demi sahnya perkawinan.

 

b. Dalam Pernikahan Beda Agama

Terutama pihak non-Katolik dapat mempunyai keberatan, mungkin bahkan menurut hati nuraninya: sebelum menikah menurut agamanya, perkawinan tidak sah, dan hubungannya dirasakan sebagai zinah. Atau dapat juga terjadi bahwa fakta ini dipakai sebagai kesempatan untuk berpisah (menceraikan jodohnya) dengan alasan: belum menikah sah.

 

 

 

5. PASTORAL BAGI PASANGAN KAWIN CAMPUR

Yang paling krusial adalah masalah anak. Orangtua tetap bertanggung jawab soal pendidikan anak. Dan harus dibereskan sebelum menikah. Sejak dulu kawin campur menjadi halangan, sebab menjadi ancaman iman. Maka Gereja mengingatkan bagi mereka yang melakukan kawin campur agar supaya tidak lupa akan janjinya. Selain itu mengingatkan orangtua akan kewajiban mendidik anak. Sebenarnya dua-duanya diingatkan. Yang diharapkan Gereja supaya mereka sadar akan pertumbuhan anak, yang harus dibicarakan sejak awal, sebenarnya hanya untuk membentengi iman. Bagi yang Katolik bila sudah membaptiskan anak berarti sudah melaksanakan janji itu? Belum, sebab soal pendidikan selanjutnya harus dipikirkan. Seandainya mengalami kesulitan besar sehingga tidak membaptiskan anak, tidak berarti tidak berhasil mendidik anak. Yang penting adalah melakukan yang baik untuk anak. Ini adalah resiko orang menikah kawin campur.

 

Memang sudah banyak ajakan untuk meningkatkan pastoral perkawinan dan keluarga, tidak hanya untuk tahap persiapan perkawinan yang hanya meliputi waktu yang amat pendek, melainkan terutama untuk tahap pasca-nikah yang meliputi hal-hal praktis seluruh hidup perkawinan. Namun demikian upaya-upaya itu kerap kali masih sporadis dan insidental, daripada gerakan yang melibatkan seluruh umat.

 

Dalam pandangan Gereja tentang kawin campur sudah disebut unsur-unsur (misalnya sehubungan dengan interaksi antara perkawinan dan agama) yang menggaris bawahi perlunya pastoral perkawinan dan keluarga pada umumnya, dan kawin campur pada khususnya. Kiranya pasangan kawin campur tidak hanya menunggu saja, tapi perlu aktif membina diri dan mencari kesempatan untuk memperkembangkan hidup imannya.

 

Hal yang utama dalam perkawinan adalah Kasih. Kasih yang selalu terikat pada pribadi. Perlu senantiasa mengusahakan berbagai hal yang menyatukan. De Facto dalam perkawinan campur ada perbedaan, namun membicarakan perbedaan tidaklah berguna bahkan menimbulkan kerenggangan. Senantiasa yakin akan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan.

 

 

6. KESULITAN PENCATATAN SIPIL

Berlakunya Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia  1974 pasal 2 hanya mengakui sah perkawinan di agama masing-masing , mengakibatkan tidak mudahnya mereka yang menikah dalam perkawinan campur untuk mendapatkan pengesahan sipil. Atas dasar ini, kalau mau perkawinan diakui sah dan dicatat oleh negara, Kantor Catatan Sipil menuntut surat Baptis dari kedua pihak. Sering dijumpai tidak konsistennya petugas pencatatan sipil.

 

 

 7. SARAN DAN HARAPAN BAGI ORANGTUA DAN MUDIKA

Memang sudah cukup banyak usaha-usaha pastoral untuk mengurangi kawin campur. Namun seringkali usaha-usaha itu masih sporadis, dan belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Kiranya perlu suatu gerakan bersama. Belum lagi kesulitan banyak kaum muda untuk menemukan pasangan hidup yang seiman.

 

Salah satu usaha pastoral tradisional untuk mengurangi kawin campur adalah menggalakkan aktivitas Mudika. Namun kita sadari juga bahwa pada akhir-akhir ini minat kaum muda untuk berkumpul, mengadakan aktivitas bersama rekan seiman dirasa menurun.

 

Kiranya peran para orangtua untuk mendorong kaum muda untuk lebih banyak berinteraksi dengan teman mudika perlu kembali ditingkatkan. Orangtua tidak cukup kalau hanya mengharapkan atau bahkan menuntut agar anaknya tidak melakukan kawin campur.

 

Tentu tidak kalah pentingnya adalah usaha mudika sendiri untuk mengembangkan diri dan menyiapkan diri sedini mungkin untuk memasuki kehidupan keluarga dan perkawinan. Banyak calon pasangan sungguh tidak siap memasuki hidup perkawinan dan keluarga. Kaum muda perlu mempersiapan hidup perkawinan sejak dini. Perlu memahami apa itu tujuan perkawinan, sifat-sifat hakiki perkawinan Katolik. Perlu juga mengetahui halangan-halangan perkawinan, dan sebagainya. Karena itu hendaknya kaum muda sungguh berani lebih terlibat dalam aktivitas-aktivitas mudika. Di sana kaum muda juga akan berdiskusi bersama dan lewat interaksi itu akan semakin memahami hakekat perkawinan Kristiani dan mempersiapkan diri ke arah itu. Dan tentu saja, urusan pasangan hidup, kiranya tetap tekun memohon kasih karunia Tuhan untuk itu.

 

 

~ RD. Antonius Padua Dwi Joko

 

 

 

 

 

  Berita Lainnya
Ketentuan Penerimaan Komuni Pertama 2016
 
Aneka Simbol Paskah dan Maknanya
 
Fun Game Minggu Paskah Setelah Misa Paskah Anak-anak Gereja St. Yakobus Citraland Surabaya
 
Jadwal Prapaskah Paskah 2015 Gereja Santo Yakobus - Citraland Surabaya
 
Keluarga Sebagai Sekolah Iman Yang Penuh Sukacita
 
 
  JADWAL MISA
 

GEREJA KATOLIK PAROKI SANTO YAKOBUS

Jalan Puri Widya Kencana Blok LL No 1, Surabaya

Telpon : (031) 7412800

 

Misa Pagi: Jam 5:30 WIB (Setiap Hari, Senin-Sabtu)

Hari Jumat Pertama: Pukul 19:00 WIB

Hari Sabtu: Pukul 18:00 WIB

Hari Minggu:Pukul 06:00, 08:00, 10:00, 18:00 WIB

Hari Minggu ke-5:Pukul 18:00 WIB (Misa Kharismatik)

Pengakuan Dosa: Hari Sabtu Jam 17.45 WIB

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:: JADWAL MISA MANDARIN 2016 DI SURABAYA ::  


  UPDATE LIFESTYLE
BPJS GRATIS
 
Kesuksesan Karena Iman
 
Ambillah Keputusan
 
Hewan Yang Paling Setia Didunia
 
Mr. Not Always Right
 

 

:: || P.E.R.H.A.T.I.A.N || ::
Umat Wilayah Santa Maria atau Donatur yang terkasih dalam Kristus. Apabila Ada yang berkenan ikut berpartisipasi dan mendukung program Wilayah Santa Maria, melalui Pemasangan Iklan pada Website Wilayah Santa Maria, atau Buletin ANGELA - Wilayah Santa Maria, atau hanya sumbangan dana saja bisa ke :
REKENING WILAYAH SANTA MARIA
BANK BCA KANTOR CABANG DARMO A/C No. 088 587 6868

 

 
     
HOME | BERITA | AGENDA | GALERI
Biak: 67 | Rekat: 49 | Mudika: 167 | Dewasa: 281 | Lansia: 161 | KK: 158
Copyright © 2013 - 2017 stmaria.info